SDN Sungai Dalam 1
Materi Sharing persiapan PEKPPP 2027
Materi Sharing persiapan PEKPPP 2027
Deddy Hidayat · · 6 menit baca
- Kegiatan
- Materi Sharing persiapan PEKPPP 2027 di BPKAD HSU
- Petugas
- Deddy Hidayat
- Waktu
- –
- Tempat
- Gedung Agung Lantai II, Kantor Bupati Hulu Sungai Utara
Kualitas pelayanan publik di lingkungan satuan pendidikan kini menuntut standar tata kelola yang transparan, terukur, dan memiliki rekam jejak fisik maupun digital yang valid. Pelayanan prima saja tidak cukup apabila tidak dibarengi pemenuhan instrumen evaluasi sesuai regulasi reformasi birokrasi terbaru, khususnya dalam menyongsong pelaksanaan PEKPPP 2027. Guna mematangkan kesiapan tersebut sebagai bagian dari agenda penugasan dinas, perwakilan SD Negeri Sungai Dalam 1, Bapak Deddy Hidayat, S.Pd. selaku Guru Kelas 6, menghadiri kegiatan Penguatan Pemenuhan Instrumen Penilaian PEKPPP dan Sharing Session Persiapan PEKPPP Mandiri Tahun 2027 yang diselenggarakan di Gedung Agung Lantai II, Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, 5 November 2026.
Di halaman ini
Dalam forum pembekalan yang diinisiasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, peserta membedah secara mendalam mekanisme penilaian serta strategi pemenuhan bukti dukung untuk menghadapi PEKPPP 2027. Berikut adalah poin-poin substansial yang menjadi fokus pembahasan selama kegiatan berlangsung:
- Validitas Bukti Dukung dan Standar Operasional Prosedur (SOP): Evaluasi PEKPPP 2027 mewajibkan setiap sekolah memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi. Layanan administratif seperti legalisir ijazah, mutasi siswa, hingga penerimaan peserta didik baru harus dilengkapi SOP, alur pelayanan jelas, buku register, serta foto kegiatan yang terpublikasi pada berbagai kanal informasi.
- Pemenuhan Enam Aspek Penilaian Utama: Dalam kerangka penilaian PEKPPP 2027, peserta mengkaji rincian 32 indikator yang meliputi Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, serta Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana inklusif seperti penyediaan toilet ramah kelompok rentan dan area parkir memadai, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN), mekanisme Konsultasi dan Pengaduan yang terhubung dengan SP4N-LAPOR!, hingga penciptaan Inovasi Pelayanan Publik berkelanjutan.
- Lima Langkah Taktis Implementasi di Sekolah: Guna menyukseskan PEKPPP 2027, satuan pendidikan diarahkan menjalankan lima tahapan kerja terstruktur, meliputi inventarisasi seluruh jenis layanan berjalan, penyusunan draf SOP, uji publik bersama komite sekolah, eksekusi layanan sesuai standar, serta pengarsipan bukti dukung secara berkala.
Sebagai langkah tindak lanjut pasca-pertemuan, beliau bersama jajaran pendidik di SD Negeri Sungai Dalam 1 bersiap melakukan pemetaan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh layanan sekolah yang telah berjalan. Penyusunan dokumen standar pelayanan serta pengumpulan bukti dukung secara sistematis segera diprioritaskan agar seluruh indikator PEKPPP 2027 terpenuhi tepat waktu
Lampiran
Standar PEKPPP 2027
I. KEBIJAKAN PELAYANAN
A. STANDAR PELAYANAN
- Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev.
Bukti Dukung: SK tentang SPP, Laporan pelaksanaan FKP, Undangan, Daftar Hadir, Notulen FKP. - Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat dengan melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat.
Bukti Dukung: Laporan pelaksanaan FKP, Undangan, Daftar Hadir, Notulen SP, Berita Acara penyusunan SP, Dokumentasi. - Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP Nasional.
Bukti Dukung: Foto atau Screenshot publikasi SP pada website OPD dan media sosial, Screenshot publikasi SP di SIPPN. - Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan, peninjauan ulang dapat dilakukan 1 tahun sekali atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan.
Bukti Dukung: Berita Acara pelaksanaan FKP, Laporan FKP, Undangan FKP, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan.
B. MAKLUMAT PELAYANAN
- Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik.
Bukti Dukung: SK Maklumat Pelayanan, Screenshot publikasi Maklumat Pelayanan pada website OPD dan media sosial.
C. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM.
Bukti Dukung: Publikasi SKM, Dokumen atau foto pelaksanaan SKM dan media yang digunakan (Mesin SKM, Kuesioner manual), Laporan Hasil Pelaksanaan SKM. - SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 (empat) media publikasi lainnya.
Bukti Dukung: Foto dan Screenshot publikasi SKM pada Website OPD, Media Sosial, Banner, Papan Reklame, Media Cetak dan media elektronik. - Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti dan dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya.
Bukti Dukung: Laporan SKM, Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut SKM. - Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.
Bukti Dukung: Laporan pelaksanaan SKM Tahun 2025 dan 2026 (2 tahun terakhir) yang memuat rencana tindak lanjut, Laporan Pelaksanaan tindak lanjut.
II. PROFESIONALISME SDM
- Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan dengan memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja.
Bukti Dukung: Surat Perintah lembur, Surat Tugas Pemberian Pelayanan pada hari libur, Foto Kegiatan. - Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.
Bukti Dukung: Dokumen Kode Etik dan Kode perilaku, Banner opsional. - Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.
Bukti Dukung: Dokumen pemberian penghargaan, sertifikat diklat, surat rekomendasi beasiswa, jadwal program konseling, foto team atau capacity building, Dokumentasi peningkatan kapasitas. - Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
Bukti Dukung: Dasar hukum pemberian penghargaan. - Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.
Bukti Dukung: Foto pegawai menerapkan budaya pelayanan.
III. SARANA DAN PRASARANA
- Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai (ketersediaan parkir roda 2 dan 4, petugas parkir, pemeriksa karcis, CCTV, dan lain lain).
Bukti Dukung: Foto tempat parkir dan seluruh fasilitas parkir yang ada. - Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.
Bukti Dukung: Foto atau Video ruang tunggu dan seluruh fasilitas yang ada. - Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.
Bukti Dukung: Foto atau Video toilet pengguna layanan dan seluruh fasilitas yang ada. - Tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (Kursi Roda, lift khusus, toilet khusus, ruang laktasi, dan lain lain).
Bukti Dukung: Foto seluruh sarana prasarana kelompok rentan yang ada. - Tersedia Sarana prasarana penunjang (Fotocopy atau ATK, P3K, APAR, Kantin, Tempat Ibadah, dan lain lain).
Bukti Dukung: Foto seluruh sarana prasarana penunjang yang ada. - Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.
Bukti Dukung: Foto Front Office layanan informasi dan seluruh fasilitas.
IV. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik yang telah online atau website dan terhubung dengan SIPPN.
Bukti Dukung: Akun pengguna SIPPN, Screenshot tampilan dari unsur pendukung SIPP yang menampilkan jumlah layanan yang diinput. - Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (SP4N-LAPOR!, SKM, SDM, FAQ, Pengelola keuangan).
Bukti Dukung: Foto atau Screenshot tampilan SP4N-LAPOR!, SKM, SDM, FAQ, Pengelola keuangan. - Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website atau Aplikasi) yang mudah dioperasikan, kanal digital resmi pemerintah (domain .go.id).
Standar layanan PEKPPP disekolah
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Surat Undangan Nomor 000.8.1/348/ORG/2026 tanggal 30 Oktober 2026 perihal Penguatan Pemenuhan Instrumen Penilaian PEKPPP dan Sharing Session Persiapan PEKPPP Mandiri Tahun 2027), Surat Tugas SD Negeri Sungai Dalam 1 Nomor 421.2/298/SD.003/BB/2026 tanggal 5 November 2026, serta Pedoman Bukti Dukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
- #PEKPPP
Terakhir diperbarui

Komentar